LOKER: Pendaftaran untuk Posisi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI: Informasi Penting yang Perlu Anda Ketahui

Halo Sahabat Starla! 😊

Ada info kerja menarik nih dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Jadi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini punya tugas menyelenggarakan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan aturan hukum. Mereka lagi buka lowongan nih! 🌟

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan beberapa fungsi penting, seperti:
👉 Perumusan kebijakan
👉 Pelaksanaan kebijakan
👉 Bimbingan teknis dan supervisi
👉 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
👉 Manajemen strategis
👉 Fungsi lain yang ditentukan oleh Menteri

Sekarang, langsung ke info lowongan kerja yang lagi dibuka ya! 💼

🔔 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun Anggaran 2026:
1. Pramubakti: 6 orang
➡️ Persyaratan Khusus: Pengalaman di Cleaning Service & Pramusaji
2. Satpam: 4 orang
➡️ Persyaratan Khusus: Pernah ikut pelatihan satuan pengamanan & memiliki sertifikat gada pratama
3. Driver: 1 orang
➡️ Persyaratan Khusus: Pengalaman sebagai driver, SIM A dan SIM C berlaku

Nah, untuk kualifikasi umumnya:
👤 Pria & Wanita
🇮🇩 Warga Negara Indonesia
📚 Pendidikan minimal SMA/sederajat
🩺 Surat keterangan sehat & SKCK
🏡 Berdomisili di Kota Palangkaraya

Ada jadwal penting juga nih:
📅 Pengumuman Lowongan: 11 Desember 2025
📝 Pendaftaran Online: 12-15 Desember 2025
📂 Verifikasi Berkas: 16 Desember 2025
📋 Wawancara: 18 Desember 2025
🎉 Pengumuman Akhir: 19 Desember 2025

Untuk daftar, jangan lupa lengkapi dokumen yang diperlukan ya! Kalau tertarik dan sesuai persyaratan, bisa langsung daftar di link ini: [DAFTAR](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzhId_l_YLePyYZDTvytZ6Om5SkhCzYE7bt7HwpaPXibHDg/viewform)

Ingat, batas akhir pendaftaran sampai 15 Desember 2025. Jaga-jaga ya, jangan mudah percaya penipuan. Lowongan ini gratis tanpa biaya apapun. Semangat untuk yang mau daftar! 💪🌟

Referensi :
https://lokerbumn.com/lowongan-kerja-direktorat-jenderal-pemasyarakatan/19/2025/